PBB: Israel berlebihan serangMavi Marmara

Laporan investigasi PBB atas
insiden kapal Mavi Marmara
menyebut Israel menggunakan
kekuatan berlebihan saat
menyerang kapal berbendera
Turki itu yang membawa
bantuan ke Gaza, Palestina,
tahun lalu.
"Keputusan Israel untuk
menerjunkan pasukan khusus ke
atas kapal saat kapal itu masih
berada jauh dari zona blokade
dan tanpa didahului peringatan
terlalu berlebihan dan tak masuk
akal," demikian sebagian isi
laporan tersebut.
Namun investigasi yang
dipimpin mantan PM Selandia
Baru, Geoffrey Palmer itu
menganggap keputusan Israel
untuk melakukan blokade laut
adalah sah dan sudah pada
tempatnya karena blokade itu
bertujuan untuk mencegah
impor senjata melaui laut.
Tim investigasi juga menemukan
fakta bahwa pasukan komando
Israel yang diterjunkan ke kapal
tersebut mendapat perlawanan
yang terorganisasi dari
penumpang kapal.
Laporan ini sebenarnya baru
akan dirilis Februari tahun
depan, namun sudah terlebih
dulu bocor ke meja redaksi
harian The New York Times.
Kemudian harian dengan oplah
hampir 900.000 eksemplar
setiap hari ini melaporkan Israel
merasa mendapat pembelaan
atas aksinya sementara Turki
kecewa karena PBB masih
mentolerir blokade laut Israel.
Hamas kecewa
Sementara itu, kelompok garis
keras Palestina, Hamas, yang
menguasai Jalur Gaza mengutuk
hasil laporan PBB itu karena
dianggap tak jujur dan tak
seimbang.
"Laporan itu akan membuat
Israel mengelak dari tanggung
jawabnya," kata juru bicara
Hamas, Sami Abu Zuhri seperti
dikutip AFP.
Wartawan BBC, Barbara Plett
mengatakan publikasi hasil
investigasi PBB itu beberapa kali
mengalami penundaan untuk
mendorong perbaikan
hubungan diplomatik antara
Turki dan Israel.
Namun, perbaikan hubungan
kedua negara tak kunjung
terjadi karena pemerintah Turki
bersikukuh perbaikan hubungan
tak akan terjadi sebelum Israel
meminta maaf atas kematian
sembilan warganya di atas
geladak Mavi Marmara.
Sejauh ini, pemerintah Israel
belum memenuhi tuntutan Turki
tersebut.
Insiden Mavi Marmara ini terjadi
pada Mei 2010 dan memicu
kutukan dunia internasinal dan
kemudian berbuntut
perselisihan diplomatik antara
Israel dan Turki.
Sebelumnya, pemerintah Israel
melakukan investigasi atas
insiden tersebut yang hasilnya
diumumkan pada Januari lalu.
Hasil penyelidikan yang intinya
melegalkan serangan Israel
berdasarkan hukum
internasional, mendapat
kecaman PM Turki, Recep Tayyip
Erdogan.

Related Posts:

Tweet